Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, menilai kehadiran delegasi pemerintah Indonesia pada pemakaman Ayatollah Ali Khamenei seharusnya menjadi bagian dari kebijakan luar negeri yang bersifat “bebas aktif”. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menyoroti bahwa tidak adanya perwakilan resmi Indonesia pada acara tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral dengan Republik Islam Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah upacara pemakaman Ayatollah Khamenei di Tehran pada awal Mei 2024, di mana sejumlah negara sahabat dan sekutu Iran mengirim delegasi tinggi. Indonesia, yang selama ini menekankan prinsip non‑intervensi dan dialog, tidak mengirimkan perwakilan resmi, melainkan hanya mengirimkan ucapan belasungkawa melalui surat resmi Kementerian Luar Negeri.
- Alasan resmi pemerintah Indonesia belum dijelaskan secara detail, namun beberapa pengamat mencatat adanya pertimbangan keamanan dan sensitivitas politik dalam menanggapi dinamika domestik Iran.
- Dino Patti Djalal menekankan bahwa diplomasi “bebas aktif” menuntut kehadiran simbolik pada peristiwa penting, terutama yang melibatkan tokoh berpengaruh secara regional.
- Ia juga mengingatkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Iran mencatat pertumbuhan positif selama beberapa tahun terakhir, dengan nilai pertukaran barang mencapai lebih dari US$1 miliar pada 2023.
Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, prinsip “bebas aktif” berarti negara tidak terikat pada blok manapun, namun tetap aktif berpartisipasi dalam forum internasional dan menjaga hubungan baik dengan semua negara. Kritik dari Dino Patti Djalal mencerminkan kekhawatiran bahwa absennya delegasi dapat menurunkan citra Indonesia sebagai aktor yang konsisten dalam diplomasi multilateral.
Para analis politik menilai bahwa keputusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, termasuk dinamika politik domestik Indonesia menjelang pemilihan umum, serta pertimbangan hubungan Indonesia dengan sekutu tradisional di Barat yang memiliki pandangan kritis terhadap rezim Iran. Namun, mereka sepakat bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip diplomasi bebas aktif tetap menjadi tantangan utama.
Ke depan, pemerintah Indonesia diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai keputusan tersebut dan menegaskan kembali komitmen negara dalam menjaga hubungan bilateral yang konstruktif dengan Iran, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak era Kemerdekaan.
