Setapak Langkah – 13 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2026 mengumumkan bahwa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibisono, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Operasional Perangkat Daerah (OPD).
Berikut beberapa contoh pengeluaran yang menjadi fokus penyelidikan:
- Reimburs sebesar Rp 5 juta untuk pembelian sepatu kerja pada bulan Januari 2024.
- Penggantian biaya transportasi sebesar Rp 2,3 juta untuk perjalanan yang tidak tercatat dalam agenda resmi.
- Pembayaran sebesar Rp 1,7 juta untuk perlengkapan kantor yang ternyata berisi barang konsumsi pribadi.
Prosedur reimburs yang sah mengharuskan pengajuan bukti pengeluaran yang relevan dengan tugas publik dan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Penyalahgunaan mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang, keduanya masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi.
Gatut Sunu melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa semua pengajuan reimburs telah mengikuti prosedur yang ada dan menolak tuduhan adanya penyalahgunaan. Namun, KPK menegaskan bahwa bukti-bukti yang dihimpun menunjukkan adanya pola pengajuan yang tidak sesuai standar.
Jika terbukti bersalah, Sunu dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan denda sesuai dengan nilai kerugian negara. Kasus ini juga menimbulkan tekanan politik di tingkat daerah, mengingat posisi strategis Sunu sebagai kepala daerah.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memeriksa praktik reimburs yang tidak transparan di seluruh pemerintah daerah, guna mencegah penyalahgunaan anggaran publik.
