Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta anak buah Menteri Hukum, Silmy Karim. Menurut hasil penyelidikan awal, sejumlah anak buah Silmy diduga membeli rumah mewah menggunakan kepingan emas yang diduga berasal dari praktik pemerasan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).
Investigasi mengungkap bahwa proses pemerasan tersebut melibatkan pemberian izin tinggal secara tidak sah dengan imbalan finansial. Sebagian dana yang diperoleh kemudian diubah menjadi kepingan emas, yang selanjutnya disalurkan kepada oknum-oknum tertentu untuk pembelian properti. Salah satu properti yang menjadi sorotan adalah rumah tinggal di kawasan elit Jakarta, yang diduga dibeli oleh anak buah Silmy Karim dengan kepingan emas tersebut.
Berikut rangkaian kronologis yang diketahui KPK:
- Pejabat Kemenkumham menerima suap dalam bentuk uang tunai untuk mempercepat proses izin tinggal WNA.
- Uang suap tersebut diubah menjadi kepingan emas melalui jaringan perantara yang tidak resmi.
- Kepingan emas diserahkan kepada anak buah Silmy Karim, yang kemudian menggunakan emas tersebut untuk membeli rumah.
- Transaksi pembelian rumah dicatat menggunakan rekening pribadi yang kemudian menjadi fokus penyelidikan keuangan KPK.
KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal dan akan terus memperluas lingkup investigasi, termasuk menelusuri alur dana dan identitas penerima manfaat akhir. Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut, sementara Silmy Karim menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Jika terbukti, kasus ini dapat menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan mengancam integritas sistem perizinan Indonesia. KPK berjanji akan menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat, termasuk penyidik internal Kemenkumham yang diduga berperan dalam skema pemerasan tersebut.
