Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa mantan Gubernur Riau yang kini tidak aktif, Abdul Wahid, diduga menyalurkan sejumlah uang melalui seorang ajudan militer di lingkungan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai. Penyidikan ini menambah deretan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di provinsi Riau.
Berikut rangkaian kronologis yang diketahui KPK:
- Abdul Wahid, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Riau, dinonaktifkan pada pertengahan 2023 setelah terlibat dalam sejumlah kontroversi politik.
- Dalam periode 2023-2024, KPK mencatat aliran dana yang masuk ke rekening pribadi ajudan Pangdam Tuanku Tambusai.
- Analisis forensik keuangan menunjukkan bahwa dana tersebut berasal dari rekening yang dikelola oleh Abdul Wahid.
- KPK menyatakan bahwa bantuan finansial ini kemungkinan diberikan untuk memperoleh pengaruh atau dukungan politik di daerah terkait.
Pejabat KPK yang tidak disebutkan namanya menegaskan bahwa penyidikan masih dalam tahap awal, namun bukti awal sudah cukup kuat untuk menuntut proses hukum lebih lanjut. “Kami terus menggali sumber dana, jalur perantara, dan penerima manfaat akhir. Jika terbukti melanggar Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Abdul Wahid belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Sekitar satu minggu sebelum laporan KPK dipublikasikan, Abdul Wahid sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh militer di wilayah Tuanku Tambusai, namun tidak ada klarifikasi publik tentang isi pertemuan itu.
Reaksi publik beragam. Sebagian masyarakat menilai bahwa keterlibatan militer dalam kasus korupsi menambah kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang, sementara kelompok pendukung Abdul Wahid menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya politik untuk menjatuhkan figur yang masih memiliki basis pemilih kuat di Riau.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak semua bentuk korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat publik dan aparat militer. Penyidikan ini diperkirakan akan berlanjut hingga ditemukan bukti definitif mengenai aliran dana dan tujuan akhir penyaluran uang tersebut.
