Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga menerima komisi sebesar lima persen dari setiap setoran yang dibayarkan oleh rekanan pemerintah daerah.
Penelusuran KPK dimulai setelah menerima laporan anonim yang menyoroti adanya pola pembayaran tidak wajar dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Tim penyidik menemukan bahwa sejumlah rekanan menyetorkan dana ke rekening resmi daerah, namun sebagian kecil dari jumlah tersebut dialihkan ke rekening pribadi Bupati.
- Persentase yang diduga diterima: 5%
- Jenis setoran: pembayaran rekanan atas kontrak pembangunan
- Periode dugaan: akhir 2022 hingga pertengahan 2024
Juru bicara KPK, Rina Suryani, menyatakan bahwa bukti awal menunjukkan adanya mekanisme pembagian uang yang tidak transparan dan melanggar Undang‑Undang Anti‑Korupsi. “Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda yang signifikan,” ujarnya.
Pihak Bupati melalui kantor sekretariat menolak semua tuduhan, menyatakan bahwa proses investigasi masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final. Sementara itu, masyarakat setempat menuntut keterbukaan penuh dan akuntabilitas dari pemerintah daerah.
KPK menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut dengan memeriksa dokumen keuangan, rekaman transfer, serta melakukan wawancara dengan saksi dan pihak terkait.
