histats

KPI Dorong Harmonisasi RUU Penyiaran, Harapan Regulasi Baru Kembali Menguat

KPI Dorong Harmonisasi RUU Penyiaran, Harapan Regulasi Baru Kembali Menguat

Setapak Langkah – 24 Agustus 2026 | Rapat panitia kerja (Panja) Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dibentuk oleh Badan Legislasi (Baleg) bersama Komisi I DPR RI selesai digelar baru-baru ini. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam upaya memperbaharui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, khususnya pada perubahan ketiga yang sedang dibahas.

Latar Belakang

Undang-Undang Penyiaran yang sudah berusia hampir dua dekade mengalami tekanan dari perkembangan teknologi digital, layanan streaming, serta dinamika politik media. Sejumlah pihak menilai regulasi lama tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan industri penyiaran modern, sehingga muncul tuntutan untuk melakukan revisi menyeluruh.

Tujuan Harmonisasi

  • Menyatukan posisi Baleg dan DPR dalam rangka menghasilkan rancangan yang konsisten.
  • Mengintegrasikan masukan dari asosiasi penyiar, lembaga regulator, dan masyarakat sipil.
  • Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha penyiaran serta melindungi kepentingan publik.

Poin Penting yang Disepakati

  1. Penyesuaian definisi penyiaran agar mencakup platform digital dan over‑the‑top (OTT).
  2. Penguatan mekanisme perizinan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
  3. Pembentukan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan mengawasi konten serta pelanggaran etika.
  4. Pengaturan sanksi yang proporsional dan berbasis pada pelanggaran yang terjadi.

Harapan Terhadap Regulasi Baru

Dengan terjalinnya harmonisasi antara Baleg dan Komisi I DPR, diharapkan proses legislasi dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan regulasi yang relevan dengan realitas industri saat ini. Para pengamat menilai bahwa regulasi baru akan membuka peluang investasi, meningkatkan kualitas konten, serta memperkuat kontrol terhadap konten yang melanggar norma.

Selanjutnya, draft hasil harmonisasi akan diajukan ke rapat pleno DPR untuk dibahas lebih lanjut sebelum disahkan menjadi undang‑undang. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada dinamika politik dan tingkat konsensus antar fraksi.

Avatar for Setapak Langkah
Setapak Langkah Portal setapak langkah lahir untuk mengajak semua orang menikmati keindahan bumi pertiwi. Mulai dari Wisata alamnya yang manakjubkan, situs wisata sejarah yang penuh makna dan kuliner-kuliner nusantara yang nikmat rasanya.
Avatar for Setapak Langkah
Setapak Langkah Portal setapak langkah lahir untuk mengajak semua orang menikmati keindahan bumi pertiwi. Mulai dari Wisata alamnya yang manakjubkan, situs wisata sejarah yang penuh makna dan kuliner-kuliner nusantara yang nikmat rasanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *