Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 26 Juni 2024, menuntut evaluasi mendalam terhadap program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) setelah tiga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia pada pelaksanaan latihan tersebut.
Kejadian tragis ini terjadi di kawasan latihan Latsarmil yang berada di wilayah Kabupaten X, di mana para peserta, termasuk ketiga calon manajer koperasi, mengalami kecelakaan fatal yang belum sepenuhnya terungkap penyebabnya. Menurut laporan resmi, penyebab kematian diduga terkait dengan kegagalan peralatan dan prosedur keselamatan yang kurang memadai.
Komisi I DPR, yang membidangi bidang pertahanan dan keamanan, menyampaikan keprihatinan mendalam serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pelatihan militer bagi warga sipil. Anggota komisi menambahkan bahwa program Latsarmil harus selaras dengan standar keselamatan internasional dan tidak menimbulkan risiko bagi peserta.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan dalam rapat:
- Meminta lembaga penyelenggara Latsarmil mengirimkan laporan investigasi lengkap dalam waktu 30 hari.
- Menghentikan sementara seluruh kegiatan Latsarmil hingga hasil evaluasi diterbitkan.
- Mengadakan audit independen terhadap prosedur keselamatan dan peralatan yang digunakan.
- Menjamin hak-hak keluarga korban, termasuk kompensasi dan dukungan psikologis.
- Meninjau kembali kebijakan penempatan warga sipil dalam program militer, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi.
Ketua Komisi I DPR, Bapak Ahmad Suryadi, menegaskan bahwa kematian ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan. “Kita tidak dapat menerima adanya kecelakaan berulang yang mengorbankan nyawa warga negara, terutama mereka yang berperan penting dalam perekonomian lokal seperti manajer koperasi,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan akan bekerja sama penuh dengan DPR dan lembaga terkait untuk menyelidiki penyebab kematian serta memperbaiki standar operasional Latsarmil. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih yang kini kehilangan tiga calon manajernya tengah berupaya mencari pengganti dan mengembalikan kepercayaan anggota koperasi.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang keseimbangan antara program kebangsaan yang melibatkan warga sipil dengan perlindungan hak asasi manusia. Evaluasi yang diminta Komisi I DPR diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa program serupa di masa depan dilaksanakan dengan standar keselamatan yang lebih tinggi.
