Setapak Langkah – 18 Mei 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan alutsista (alat utama sistem senjata) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat komisi yang membahas keamanan nasional, sekaligus menyinggung kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Anggota komisi menekankan bahwa dinamika politik internasional, seperti peningkatan ketegangan di kawasan Asia‑Pasifik, konflik di Eropa, serta persaingan teknologi militer antara negara‑negara besar, menuntut Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Mereka berargumen bahwa penambahan alutsista merupakan langkah preventif untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara.
Beberapa poin utama yang diangkat dalam diskusi antara lain:
- Kebutuhan modernisasi peralatan militer agar sejalan dengan standar teknologi terkini.
- Peningkatan kemampuan pertahanan maritim mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
- Penyesuaian anggaran pertahanan untuk menutupi biaya akuisisi dan pemeliharaan alutsista baru.
- Penguatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang pertahanan untuk mengoptimalkan interoperabilitas.
Komisi I DPR juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan alutsista, termasuk pengawasan ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan penggunaan anggaran pertahanan yang efisien.
Selanjutnya, komisi meminta Pemerintah untuk menyusun rencana jangka panjang yang mencakup penempatan alutsista strategis di wilayah-wilayah yang rawan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif. Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan TNI dapat beroperasi secara optimal dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
