Setapak Langkah – 22 April 2026 | Menko Pendayagunaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan dukungannya terhadap larangan penggunaan rokok elektronik (vape) setelah data menunjukkan bahwa vape kerap dijadikan modus baru dalam peredaran narkoba di Indonesia. Menurut pernyataan yang disampaikan dalam rapat koordinasi Kementerian PM, vape bukan sekadar alat alternatif merokok, melainkan dapat disalahgunakan sebagai sarana penyamaran penyelundupan dan distribusi zat psikotropika.
Beberapa temuan penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut antara lain:
- Penemuan paket narkoba tersembunyi di dalam pod vape selama operasi pengamanan di beberapa provinsi.
- Peningkatan kasus penyalahgunaan vape oleh remaja yang kemudian terlibat dalam peredaran narkoba.
- Kurangnya regulasi yang mengatur komposisi cairan vape serta prosedur distribusi yang ketat.
Menko PM menekankan tiga langkah strategis yang harus segera dilaksanakan:
- Pengesahan regulasi nasional yang melarang penjualan dan peredaran vape bagi semua kalangan.
- Peningkatan pengawasan di titik masuk barang, termasuk bandara, pelabuhan, dan pos pemeriksaan perbatasan.
- Kolaborasi antar lembaga, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan, untuk melakukan edukasi publik tentang bahaya vape yang terkait narkoba.
Selain itu, Menko PM juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana pengganti bagi para perokok yang ingin beralih dari rokok konvensional, agar kebijakan larangan tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis kesehatan, yang menilai bahwa regulasi tegas akan menutup celah bagi jaringan kriminal narkoba. Namun, beberapa pihak industri vape mengkritik kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa larangan total dapat merugikan usaha legal dan menghambat inovasi produk yang aman.
Menko PM menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah melindungi generasi muda dan masyarakat dari ancaman narkoba, serta memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan publik didukung oleh data ilmiah dan penegakan hukum yang konsisten.
