Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada hari ini menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Penetapan tersebut didasarkan hasil penyelidikan gabungan antara Kemenhut, Polri, dan otoritas daerah setempat yang menemukan pelanggaran izin, penebangan liar, serta pemrosesan mineral tanpa izin resmi.
- Empat WNA ditangkap pada tanggal yang belum dipublikasikan di lokasi tambang yang terletak di wilayah hutan lindung Nabire.
- Barang bukti yang disita meliputi alat berat, mesin penggiling, serta dokumen kontrak fiktif yang menutupi kegiatan penambangan.
- Kasus ini diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Juru bicara Kemenhut menyatakan bahwa tindakan tegas ini bertujuan menegakkan penegakan hukum di sektor kehutanan serta melindungi ekosistem hutan dan sumber daya air yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat setempat.
Pihak berwenang menegaskan bahwa pelanggaran tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kedaulatan sumber daya alam Indonesia, khususnya di wilayah Papua yang kaya akan mineral.
Kasus ini menambah deretan aksi penertiban tambang ilegal di Papua, dimana sebelumnya telah terjadi penangkapan sejumlah pelaku asing dan domestik yang melakukan penebangan liar serta penambangan tanpa izin.
Jika terbukti bersalah, keempat tersangka dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun serta denda administratif yang signifikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Masalah tambang ilegal di Papua tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat dan daerah, mengingat potensi konflik sosial, kerusakan ekosistem, serta kehilangan pendapatan negara dari sumber daya alam yang belum optimal.
