Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Dessy Ruhati, menyoroti pentingnya skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) untuk mempercepat pertumbuhan usaha kreatif di Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini memberikan jaminan tambahan bagi pelaku industri kreatif, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam mengakses modal yang selama ini sulit dijangkau.
Skema pembiayaan yang baru diluncurkan mencakup beberapa tahapan utama:
- Pendaftaran: Pelaku usaha kreatif mengajukan proposal yang memuat deskripsi produk, nilai KI yang dimiliki (hak cipta, paten, merek dagang), dan rencana penggunaan dana.
- Evaluasi KI: Tim ahli Kemenekraf menilai kekuatan dan kelayakan KI yang diajukan, termasuk potensi komersial dan tingkat orisinalitas.
- Penilaian Kelayakan Finansial: Lembaga keuangan mitra melakukan analisis kelayakan kredit berdasarkan data keuangan usaha dan nilai jaminan KI.
- Pencairan Dana: Setelah lolos evaluasi, dana disalurkan dalam bentuk kredit atau hibah sesuai dengan kategori usaha dan kebutuhan.
Program ini menargetkan sektor-sektor kreatif seperti film, musik, desain grafis, fashion, game, serta konten digital. Pemerintah menargetkan alokasi total sekitar Rp1,5 triliun dalam tahun pertama, dengan harapan dapat menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja baru.
Selain mempermudah akses modal, skema berbasis KI diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak cipta dan mengurangi risiko pelanggaran. Dengan adanya jaminan KI, lembaga keuangan merasa lebih aman untuk memberikan pinjaman, sementara pelaku usaha kreatif memperoleh nilai tambah atas kekayaan intelektual yang mereka miliki.
Dessy Ruhati menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan asosiasi kreatif. “Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, sehingga industri kreatif Indonesia dapat bersaing di pasar global,” ujarnya.
