Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meninjau opsi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai solusi bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala likuiditas dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini muncul setelah sejumlah provinsi dan kabupaten melaporkan keterlambatan pembayaran karena penurunan penerimaan daerah dan beban anggaran yang meningkat.
- Legalitas: Memeriksa apakah peraturan perundang‑undangan yang ada mengizinkan penggunaan DAU untuk tujuan operasional seperti pembayaran gaji.
- Fiskal: Menghitung dampak alokasi tambahan terhadap keseimbangan anggaran pusat dan daerah, termasuk potensi penurunan alokasi bagi program lain.
- Operasional: Menilai mekanisme penyaluran dana, termasuk prosedur verifikasi, pencairan, dan pengawasan penggunaan dana di tingkat daerah.
Hasil sementara menunjukkan bahwa penggunaan DAU untuk gaji PPPK dapat menjadi alternatif jangka pendek, namun perlu disertai mekanisme pengembalian atau penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya agar tidak menimbulkan defisit pada dana transfer pusat.
Beberapa daerah yang menjadi pilot project, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan, telah menyampaikan data kebutuhan gaji PPPK selama tiga bulan terakhir. Tabel di bawah ini merangkum estimasi kebutuhan dana masing‑masing daerah:
| Provinsi/Kabupaten | Kebutuhan Gaji PPPK (Rp Miliar) | Defisit Anggaran (Rp Miliar) |
|---|---|---|
| Jawa Barat | 120 | 15 |
| DKI Jakarta | 85 | 10 |
| Sulawesi Selatan | 40 | 5 |
Selanjutnya, Kemendagri berencana menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) untuk menyiapkan regulasi penyesuaian DAU. Jika disetujui, mekanisme pencairan akan dilakukan melalui sistem transfer elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Para ahli keuangan publik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Mereka menyarankan agar laporan penggunaan DAU untuk gaji PPPK dipublikasikan secara berkala, serta melibatkan auditor independen untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi masalah likuiditas sementara tanpa harus menunda pembayaran gaji PPPK, yang berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja aparatur publik.
