Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, kembali mengeluarkan pernyataan keras terhadap kebijakan militer Israel, menegaskan bahwa negara tersebut tidak dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan cara membunuh. Vance menambahkan bahwa senjata yang dipasok ke Israel dibiayai oleh uang pajak warga Amerika, sehingga menimbulkan pertanyaan moral dan politik di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara televisi pada hari Senin, di mana Vance menyoroti peningkatan jumlah korban sipil dalam konflik yang berlangsung di wilayah Gaza. Ia menegaskan bahwa dukungan militer Amerika tidak boleh menjadi “pembungkus” bagi tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
Berikut beberapa poin utama yang diangkat Vance:
- Senjata yang dijual kepada Israel berasal dari dana pajak federal Amerika.
- Peningkatan korban sipil menuntut evaluasi kembali kebijakan bantuan militer.
- Kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan konsekuensi kemanusiaan selain kepentingan strategis.
- Penggunaan uang publik untuk konflik luar negeri harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reaksi di dalam negeri beragam. Sebagian anggota Kongres Demokrat menanggapi pernyataan Vance sebagai dorongan untuk meninjau kembali paket bantuan militer senilai miliaran dolar yang telah disepakati. Sementara itu, anggota Partai Republik menekankan pentingnya dukungan terus‑menerus kepada sekutu strategis Amerika di Timur Tengah.
Di pihak Israel, pejabat menolak tuduhan bahwa kebijakan militer mereka “berbasis pada pembunuhan”. Mereka menegaskan bahwa operasi militer ditujukan untuk menghentikan serangan roket dan menjaga keamanan warganya. Namun, tekanan internasional terus meningkat, terutama dari organisasi hak asasi manusia yang menuntut investigasi independen.
Analisis para pakar hubungan internasional menyebutkan bahwa kecaman Vance dapat memperdalam perdebatan tentang peran Amerika dalam konflik Timur Tengah. Beberapa mengkhawatirkan bahwa penurunan dukungan militer dapat melemahkan posisi Israel dalam negosiasi damai, sementara yang lain melihat peluang untuk menegosiasikan kebijakan yang lebih berimbang.
Sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa Vance akan mengajukan perubahan legislasi konkret, namun pernyataannya membuka ruang diskusi di parlemen dan masyarakat luas mengenai penggunaan uang pajak untuk membiayai konflik luar negeri.
