Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi, tampil dengan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kunjungan blusukannya ke Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, sang Presiden mengenakan topi dan kemeja berlogo PSI, menandakan dukungan simbolis terhadap partai muda tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Jokowi yang menyoroti upaya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta mengamati secara langsung kondisi lapangan di wilayah selatan Pulau Sumatera. Lampung, yang baru-baru ini menjadi sorotan karena pertumbuhan ekonomi dan program infrastruktur, menjadi lokasi penting bagi Presiden untuk melihat implementasi kebijakan di tingkat daerah.
Partai Solidaritas Indonesia, yang didirikan pada tahun 2014, dikenal dengan pendekatan progresif dan fokus pada generasi muda serta isu‑isu kebebasan berpendapat. Penggunaan atribut PSI oleh Presiden menimbulkan beragam tanggapan di kalangan politikus, aktivis, dan masyarakat umum.
- Reaksi pendukung: Beberapa tokoh PSI menyambut baik langkah tersebut sebagai pengakuan atas kontribusi partai dalam dinamika politik nasional.
- Reaksi kritis: Pengamat politik menilai aksi ini dapat menimbulkan persepsi politisasi kepresidenan, mengingat presiden seharusnya berada di atas afiliasi partai.
- Reaksi masyarakat: Warga Lampung mengungkapkan kebanggaan melihat presiden berinteraksi secara langsung dengan mereka, meski ada yang menanyakan makna simbolik penggunaan logo PSI.
Selama blusukan, Jokowi mengunjungi beberapa lokasi strategis, termasuk proyek pembangunan jalan tol dan pusat pendidikan vokasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan partai politik dalam mempercepat pembangunan daerah.
Para pengamat menilai bahwa aksi mengenakan atribut PSI dapat menjadi sinyal bahwa Presiden membuka ruang dialog yang lebih luas dengan partai-partai baru, sekaligus menguji respons publik terhadap pendekatan yang lebih inklusif dalam politik.