Setapak Langkah – 06 Agustus 2026 | Indonesia kembali menegaskan perannya di kancah regional dengan menjadi tuan rumah Forum ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal … . Forum ini menjadi ajang penting bagi negara‑negara anggota ASEAN untuk membahas langkah konkret dalam memperkuat kerangka hukum serta praktik pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Perhutanan sosial, yakni model pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama, telah menjadi fokus kebijakan nasional sejak beberapa tahun terakhir. Dalam forum kali ini, delegasi dari tujuh negara anggota ASEAN, antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, Vietnam, dan Kamboja, menyampaikan pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Tujuan utama forum
- Menyelaraskan regulasi nasional masing‑masing negara dengan standar ASEAN untuk perhutanan sosial.
- Mengidentifikasi mekanisme pendanaan bersama yang dapat mendukung proyek hutan berbasis komunitas.
- Menetapkan indikator kinerja yang transparan untuk menilai keberlanjutan dan manfaat sosial ekonomi.
- Mengoptimalkan peran lembaga riset dan universitas dalam memberikan data ilmiah yang mendukung kebijakan.
Selama diskusi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas adat. Ia menyatakan, “Kerangka hukum yang kuat harus mampu memberi kepastian hak atas tanah serta memfasilitasi akses pembiayaan bagi proyek perhutanan sosial yang berkelanjutan.”
Berbagai rekomendasi konkret yang muncul meliputi:
- Pembentukan \”Forum Hukum Perhutanan Sosial ASEAN\” yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan regulasi lintas negara.
- Penerapan skema kredit karbon yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
- Pengembangan program pelatihan teknis bagi petani hutan dan lembaga swadaya masyarakat.
- Penguatan mekanisme monitoring berbasis satelit untuk mendeteksi perubahan tutupan hutan secara real‑time.
Langkah‑langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mengurangi konflik agraria, serta membuka peluang investasi hijau di kawasan Asia Tenggara.
Forum berakhir dengan penandatanganan deklarasi bersama yang menegaskan komitmen masing‑masing negara untuk mempercepat harmonisasi regulasi dan memperluas jaringan kolaborasi. Indonesia berjanji akan menjadi fasilitator utama dalam proses penyusunan pedoman teknis yang akan diuji coba pada tahun berikutnya.
