Setapak Langkah – 30 Juni 2026 | Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi sorotan publik setelah seorang hakim menyampaikan dissenting opinion. Pendapat berbeda tersebut memicu tepuk tangan meriah dari para pendukung Nadiem yang hadir dalam ruang sidang.
Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam proses lelang perangkat Chromebook untuk sekolah-sekolah negeri. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh adanya indikasi gratifikasi dan manipulasi harga. Nadiem, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditetapkan sebagai tersangka utama.
Sementara mayoritas hakim mayoritas memutuskan penahanan dan menolak pembebasan, Hakim Agung yang bernama Rohim A. Putra mengajukan dissenting opinion. Ia berargumen bahwa bukti yang diajukan belum memenuhi standar pembuktian yang diperlukan untuk menahan seorang pejabat publik pada tahap awal penyelidikan. Menurutnya, prinsip presumption of innocence harus dijaga, terutama mengingat peran strategis Nadiem dalam reformasi pendidikan.
- Alasan Dissenting Opinion: Kurangnya bukti material, prosedur lelang yang belum terbukti melanggar regulasi, serta potensi dampak politik yang signifikan.
- Reaksi Pendukung: Tepuk tangan, nyanyian, dan yel-yel yang menuntut keadilan cepat bagi Nadiem.
- Implikasi Hukum: Dissenting opinion dapat memicu pertimbangan ulang oleh Mahkamah Agung atau mempengaruhi putusan akhir pengadilan tingkat pertama.
Para pendukung menegaskan kepercayaan mereka pada integritas Nadiem, menyebutkan pencapaian kebijakan Merdeka Belajar dan digitalisasi pendidikan sebagai bukti komitmen reformasi. Di sisi lain, organisasi anti‑korupsi mengingatkan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, menilai bahwa sorakan publik tidak boleh mengaburkan proses peradilan.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah Jokowi dalam menyeimbangkan antara stabilitas politik dan akuntabilitas pejabat tinggi. Jika dissenting opinion diterima, kemungkinan Nadiem dapat melanjutkan tugasnya sambil menunggu proses hukum selesai. Namun, penolakan dapat memperpanjang masa penahanan dan menimbulkan tekanan politik yang signifikan.
