Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Rabu (3/7/2026) secara tegas membantah tudingan bahwa ia menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara mengaitkannya pada capaian Sistem Penilaian Pencapaian Gubernur (SPPG). Koster menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang menunda atau menolak alokasi dana MBG selama masa jabatannya.
Program MBG, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Dinas Kesehatan Bali, bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah di daerah rawan gizi. Hingga akhir Juni 2026, program tersebut telah mencakup lebih dari 150 sekolah dasar dan menengah di seluruh pulau, dengan total penerima manfaat sekitar 45.000 siswa.
Berbagai pihak, termasuk beberapa tokoh masyarakat dan anggota DPRD Bali, menuduh bahwa Gubernur Koster menurunkan prioritas MBG karena target SPPG belum tercapai. Mereka berpendapat bahwa pencapaian SPPG menjadi syarat utama untuk pencairan dana alokasi khusus bagi program gizi.
Koster menanggapi dengan menyampaikan data resmi SPPG yang menunjukkan peningkatan signifikan pada kuartal pertama 2026. Ia menambahkan bahwa alokasi dana MBG telah dicairkan sesuai jadwal dan tidak ada penundaan administratif. “Kami terus mengoptimalkan pelaksanaan MBG, dan SPPG merupakan instrumen terpisah yang tidak menjadi penghalang bagi program gizi,” ujar Koster dalam konferensi pers.
Pernyataan tersebut didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bali, yang menyatakan bahwa semua sekolah yang terdaftar dalam program MBG tetap menerima paket makanan harian tanpa gangguan. Kepala Dinas menambahkan bahwa koordinasi dengan Dinas Kesehatan terus dipertahankan untuk memastikan kualitas gizi dan kebersihan pangan.
Berikut adalah poin‑poin utama yang disampaikan Gubernur Koster:
- Target SPPG 2026 tercapai 78%, naik 12 poin dibanding tahun sebelumnya.
- Pencairan dana MBG tidak terikat pada pencapaian SPPG.
- Semua sekolah penerima MBG telah menerima paket makanan sejak Januari 2026.
- Pengawasan kualitas makanan dilakukan oleh tim gabungan Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
Para pengamat politik menilai bahwa klarifikasi Koster muncul bersamaan dengan persiapan pemilihan gubernur berikutnya, sehingga menjaga citra kepemimpinan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi penting. Mereka menekankan bahwa transparansi dalam penggunaan dana publik akan menjadi faktor penentu kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil masih menuntut audit independen atas pelaksanaan MBG untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menyediakan laporan rinci mengenai alokasi dana, distribusi makanan, serta dampak gizi pada penerima manfaat.
Secara keseluruhan, Gubernur Bali menegaskan komitmen penuh terhadap program MBG dan menolak segala tuduhan bahwa SPPG menjadi hambatan. Pemerintah provinsi berjanji akan terus memantau dan meningkatkan kualitas layanan gizi bagi anak-anak Bali.
