Setapak Langkah – 24 Mei 2026 | Koordinator Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, mengumumkan bahwa kelompok Global Sumud Flotilla (GSF) sedang menyiapkan serangkaian langkah hukum untuk membawa Israel ke hadapan lembaga peradilan internasional. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah konflik.
GSF, yang merupakan jaringan aktivis lintas negara, menekankan bahwa tindakan Israel dianggap melanggar konvensi internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut pernyataan Maimon, upaya hukum ini akan difokuskan pada dua arena utama:
- Pengadilan Internasional (ICJ): Mengajukan kasus yang menuntut peninjauan kembali kebijakan militer Israel dan meminta kompensasi bagi korban sipil.
- Mahkamah Kriminal Internasional (ICC): Meminta penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berikut tahapan yang direncanakan GSF dalam proses hukum tersebut:
- Pengumpulan bukti dokumenter, saksi mata, dan laporan medis dari wilayah yang terdampak.
- Penyusunan laporan investigatif yang akan diajukan ke badan‑badan internasional terkait.
- Pengajuan permohonan resmi ke ICJ dan ICC melalui jalur diplomatik dan hukum.
- Koordinasi dengan lembaga non‑pemerintah (NGO) serta negara‑negara pendukung untuk memperkuat legitimasi kasus.
- Pelaksanaan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran internasional tentang isu tersebut.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan keadilan global. Pemerintah Indonesia belum memberikan komentar resmi, namun secara historis negara ini telah menyuarakan dukungan bagi proses perdamaian di Timur Tengah.
Para pengamat menilai bahwa meskipun proses hukum internasional memerlukan waktu dan dukungan luas, aksi GSF dapat menjadi katalisator penting bagi dialog multilateral mengenai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik.
