Setapak Langkah – 19 Mei 2026 | Sejumlah mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan keprihatinan mereka terkait putusan pengadilan yang mewajibkan mantan direksi Pertamina membayar uang pengganti sebesar Rp 348 miliar. Menurut mereka, keputusan tersebut memerlukan koreksi dan kajian hukum lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang melibatkan beberapa anggota dewan direksi Pertamina pada periode sebelumnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa para mantan direksi harus mengembalikan sejumlah uang yang dianggap sebagai hasil dari praktik tidak transparan.
Eks pimpinan KPK menilai bahwa putusan tersebut belum mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain:
- Keabsahan bukti yang diajukan selama persidangan.
- Prosedur hukum yang harus diikuti sebelum memutuskan besaran uang pengganti.
- Potensi dampak keputusan terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN.
Selain itu, mereka menekankan perlunya kajian menyeluruh mengenai dasar hukum yang menjadi pijakan putusan. “Jika tidak ada landasan hukum yang kuat, maka keputusan ini dapat menjadi preseden yang berbahaya bagi penegakan hukum di masa depan,” ujar salah satu mantan kepala KPK dalam sebuah pernyataan tertulis.
Para pengamat hukum juga mengingatkan bahwa proses banding masih terbuka. Mereka menyarankan agar pihak terkait memanfaatkan jalur hukum tersebut untuk mengajukan argumentasi yang lebih komprehensif, termasuk mengajukan bukti tambahan yang mungkin belum dipertimbangkan.
Jika putusan tersebut tetap berlaku, konsekuensinya tidak hanya akan menambah beban finansial bagi mantan direksi, tetapi juga dapat memicu diskusi lebih luas tentang pengelolaan keuangan di perusahaan milik negara serta perlunya reformasi kebijakan anti‑korupsi yang lebih ketat.
