Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Rabu menyerahkan berkas hasil pendalaman Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Penyerahan tersebut dilakukan setelah Panitia Khusus (Pansus) Tindak Pidana Korupsi, Penyelundupan, dan Pencucian Uang (TRAP) meminta agar penyelidikan dilakukan terkait dugaan pelanggaran lingkungan serta praktik tukar guling lahan oleh pengelola PT Bali Tourism Investment Development (BTID).
KEK Kura Kura Bali, yang direncanakan mencakup wilayah seluas sekitar … bertujuan mengembangkan sektor pariwisata, perhotelan, dan infrastruktur. Namun, sejumlah pihak mengkritik proses perizinan yang dianggap tidak transparan dan menimbulkan potensi kerusakan ekosistem pesisir serta terumbu karang.
- Fokus penyelidikan Kejati: pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, penggunaan lahan tanpa izin, serta indikasi penukaran lahan (tukar guling) antara PT BTID dan pihak terkait.
- Permintaan Pansus TRAP: memanggil pejabat terkait, mengumpulkan dokumen teknis, serta menyiapkan laporan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Ketua Pansus TRAP, Nama Ketua, menegaskan pentingnya penegakan hukum agar proyek KEK tidak mengorbankan kelestarian alam Bali. “Jika terbukti ada pelanggaran, kami siap menuntut pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PT BTID menyatakan bahwa semua kegiatan telah memenuhi standar lingkungan dan telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui. Mereka menolak tuduhan tukar guling lahan dan menunggu hasil investigasi resmi.
Pembentukan KEK Kura Kura Bali masih menjadi agenda strategis pemerintah provinsi Bali, mengingat potensi investasi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Namun, kasus ini menyoroti ketegangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.
Jika Kejati menemukan bukti pelanggaran, proses hukum dapat berlanjut hingga ke pengadilan, dengan kemungkinan denda, pencabutan izin, atau tindakan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab.
