Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan usulan agar Provinsi Bali menjadi wilayah percobaan bagi Sistem Imigrasi Terintegrasi. Usulan ini dipandang strategis mengingat tingginya arus masuk warga negara asing (WNA) di pulau yang menjadi destinasi wisata utama Indonesia.
Beberapa alasan utama yang dikemukakan meliputi:
- Pengawasan yang lebih ketat: Sistem terintegrasi memungkinkan pemantauan real‑time terhadap kedatangan, pergerakan, dan kepergian WNA, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir.
- Stimulus investasi: Kepastian prosedur imigrasi bagi investor asing diharapkan meningkatkan aliran modal, khususnya di sektor pariwisata, properti, dan teknologi.
- Penegakan kedaulatan: Kontrol imigrasi yang terkoordinasi antara aparat keamanan, bea cukai, dan otoritas lokal memperkuat kedaulatan negara.
Dalam rapat komisi terkait, anggota DPR menekankan bahwa Bali, dengan mobilitas tinggi dan infrastruktur yang relatif maju, cocok dijadikan laboratorium kebijakan. Mereka mengusulkan langkah‑langkah berikut untuk pelaksanaan:
- Pengembangan platform data terpadu yang menghubungkan kantor imigrasi, polisi, bea cukai, dan pemerintah provinsi.
- Penerapan sistem biometrik pada titik masuk utama, seperti Bandara Internasional Ngurah Rai dan pelabuhan utama.
- Pelatihan intensif bagi petugas imigrasi dan aparat keamanan dalam penggunaan teknologi baru.
- Evaluasi periodik selama dua tahun pertama untuk menilai efektivitas, keamanan, dan dampak ekonomi.
Pihak terkait berharap bahwa keberhasilan pilot project di Bali dapat menjadi model bagi provinsi lain, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola arus migrasi global. Jika diterapkan, sistem ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis investasi asing dan pariwisata yang berkelanjutan.
