Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, menegaskan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk tidak sekadar menjadi organisasi seremonial, melainkan menjadi agen perubahan yang mampu memengaruhi kebijakan publik secara konkret. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin PIKI, Haluk menekankan bahwa peran PIKI harus berlandaskan pada kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang keamanan, sosial, dan kebudayaan.
PIKI, yang telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade, dikenal sebagai jaringan intelegensia Kristen yang memiliki jaringan luas di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, organisasi tersebut lebih banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial, namun kini diharapkan dapat memperluas jangkauannya ke ranah kebijakan publik.
Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Wamendagri antara lain:
- Penguatan peran advokasi: PIKI diminta untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data yang relevan dengan kebutuhan komunitas Kristen dan masyarakat umum.
- Kolaborasi lintas sektor: Organisasi diharapkan menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM, dan dunia akademik untuk menciptakan sinergi dalam penyusunan program-program pembangunan.
- Peningkatan kapasitas anggota: Pelatihan kepemimpinan, analisis kebijakan, dan komunikasi publik menjadi prioritas agar anggota PIKI dapat berkontribusi secara profesional.
- Transparansi dan akuntabilitas: Setiap inisiatif harus dilaporkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Haluk menambahkan bahwa kontribusi PIKI tidak hanya akan memperkaya proses pembuatan kebijakan, tetapi juga membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. “Jika PIKI dapat meninggalkan legasi nyata, maka itu akan menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lain untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.
Langkah selanjutnya meliputi pembentukan tim kerja khusus di dalam PIKI yang bertugas mengidentifikasi isu-isu strategis, melakukan riset kebijakan, serta menyusun proposal yang dapat diajukan kepada kementerian terkait. Diharapkan, dalam jangka menengah, PIKI dapat menjadi suara yang dipercaya dalam forum-forum kebijakan nasional.
Dengan dorongan ini, PIKI berada pada titik krusial untuk bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya melestarikan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan Indonesia.
