Setapak Langkah – 21 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (23 April 2026) resmi mengesahkan Undang-Undang Pengelolaan Penelitian dan Rekayasa Teknologi (UU PPRT), menandai berakhirnya proses legislasi yang telah berlangsung selama dua puluh dua tahun sejak usulan pertama kali muncul pada awal 2000-an.
Usulan UU PPRT pertama kali diajukan pada tahun 2004 sebagai respons kebutuhan regulasi yang lebih jelas dalam mengatur penelitian, pengembangan, dan komersialisasi teknologi tinggi di Indonesia. Namun, beragam perdebatan politik, penyesuaian teknis, dan perubahan prioritas pembangunan membuat prosesnya berulang kali ditunda.
- 2004 – Usulan awal UU PPRT diajukan di DPR.
- 2008 – Rancangan mengalami revisi besar setelah masukan dari Kementerian Riset dan Teknologi.
- 2013 – Diskusi intensif di Komisi IX DPR menyoroti isu hak paten dan kepemilikan intelektual.
- 2018 – Pemerintah menambahkan pasal mengenai kolaborasi publik-swasta.
- 2022 – Diperlukan penyesuaian lagi sejalan dengan kebijakan digital nasional.
- 2026 – DPR akhirnya menyetujui teks akhir setelah tiga putaran pemungutan suara.
Penetapan UU PPRT diharapkan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi lembaga riset, universitas, serta perusahaan teknologi dalam mengelola hak kekayaan intelektual, pendanaan, dan regulasi keamanan. Selain itu, undang-undang ini berpotensi mempercepat transfer teknologi ke sektor industri, meningkatkan daya saing global, dan membuka peluang investasi asing di bidang riset dan pengembangan.
Berbagai pihak menyambut keputusan ini dengan beragam reaksi. Partai-partai koalisi menilai bahwa keberhasilan legislasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi nasional. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik, terutama terkait akses data dan transparansi penelitian.
Ke depan, implementasi UU PPRT akan bergantung pada pembentukan peraturan pelaksanaan yang detail serta koordinasi antar kementerian terkait. Pengawasan independen dan mekanisme evaluasi berkala juga menjadi agenda utama untuk memastikan undang-undang ini dapat berfungsi secara optimal dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
