Setapak Langkah – 21 April 2026 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara terarah dan efektif.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers, Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya sinkronisasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna memastikan pelaksanaan keputusan MK tidak mengalami penundaan atau interpretasi yang menyimpang.
Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh meliputi:
- Pembentukan tim koordinasi lintas kementerian yang bertugas memonitor pelaksanaan putusan secara real‑time.
- Penyusunan pedoman operasional yang memuat tahapan implementasi, tanggung jawab masing‑masing unit, serta indikator keberhasilan.
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus terkait aspek konstitusional yang menjadi fokus putusan.
- Penguatan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.
Selain itu, Kumham Imipas juga berkoordinasi dengan Komisi Yudisial serta lembaga‑lembaga non‑pemerintah untuk memastikan transparansi proses dan melibatkan publik dalam pengawasan implementasi.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menambahkan bahwa penggunaan teknologi informasi akan dioptimalkan, termasuk penerapan sistem pelaporan daring yang memungkinkan pemantauan progres secara terbuka.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan putusan MK tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, melainkan menjadi dasar perubahan kebijakan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
