Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan Kejagung dalam menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Anggota komisi menilai bahwa penegakan hukum yang terkoordinasi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses peradilan berjalan transparan.
Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jampidsus, dituduh melakukan praktik korupsi terkait penyalahgunaan dana investigasi. Kasus ini memicu sorotan publik karena melibatkan seorang pejabat tinggi di lingkungan kejaksaan.
Dalam rapat kerja yang digelar pada 26 Juli 2024, Komisi III DPR mengeluarkan beberapa rekomendasi utama:
- Menguatkan mekanisme koordinasi operasional antara TNI, Polri, dan Kejagung.
- Menjamin independensi penyelidikan agar tidak terpengaruh oleh intervensi politik atau kepentingan pribadi.
- Mempercepat proses pengumpulan bukti dan pelaporan hasil penyelidikan kepada DPR untuk pengawasan lebih lanjut.
- Mengadakan evaluasi rutin atas kinerja masing‑masing lembaga dalam menangani kasus ini.
Anggota komisi menambahkan bahwa kerjasama lintas lembaga harus didukung oleh regulasi yang jelas serta alokasi sumber daya yang memadai. Mereka juga menekankan perlunya transparansi publik melalui laporan periodik yang dapat diakses masyarakat.
Jika sinergi ini terwujud, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih cepat dan menghasilkan bukti yang cukup kuat untuk membawa pelaku ke pengadilan. Sebaliknya, kegagalan koordinasi dapat memperpanjang kasus dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
DPR berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengajukan pertanyaan lanjutan kepada pihak terkait dalam rapat selanjutnya. Penegakan hukum yang solid diharapkan menjadi contoh bagi penanganan kasus korupsi serupa di masa depan.
