Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Dalam rapat internal yang diadakan pada akhir pekan lalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali pentingnya peran buruh sebagai pilar utama dalam proses pembangunan nasional. Pernyataan ini diutarakan oleh Ketua Umum PDIP, yang menekankan bahwa kontribusi tenaga kerja tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik.
Beberapa poin utama yang disorot antara lain:
- Keadilan sosial – Buruh harus mendapatkan upah yang layak, perlindungan kesehatan, dan jaminan pensiun.
- Kemerdekaan ekonomi – Penguatan serikat pekerja dan kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi landasan untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing.
- Partisipasi politik – Keterlibatan buruh dalam proses legislasi dapat memastikan kebijakan publik mencerminkan kebutuhan lapangan kerja.
Selain itu, PDIP menyoroti sejarah panjang perjuangan kelas pekerja Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi, yang selalu berjuang untuk hak-hak dasar seperti upah minimum yang cukup, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, partai berencana mengajukan beberapa agenda kebijakan, antara lain peningkatan upah minimum regional (UMR) sesuai inflasi, pembentukan program pelatihan kerja berbasis teknologi digital, serta penguatan mekanisme dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Harapan PDIP, dengan menempatkan buruh pada posisi strategis, pembangunan nasional akan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan globalisasi serta transformasi industri 4.0.
