Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Kepala Badan Koordinasi Masalah (Bakom) Muhammad Qodari mengeluarkan pernyataan setelah agenda diskusi yang melibatkan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wamentan Sudaryono di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung pada intervensi mahasiswa dan pembubaran acara.
Acara diskusi yang direncanakan sebagai forum terbuka untuk membahas kebijakan publik dan isu-isu strategis di bidang pertanahan dan birokrasi, dihadiri oleh para tokoh politik dan akademisi. Namun, suasana tegang muncul ketika sejumlah mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kelompok mahasiswa tersebut kemudian melakukan aksi mengganggu jalannya diskusi, memaksa penyelenggara untuk menghentikan pertemuan.
Dalam menanggapi insiden tersebut, Muhammad Qodari menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar menuntut tanpa dialog konstruktif. Ia menyatakan, “Kalau hanya tuntutan, bukan demokrasi. Demokrasi memerlukan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan saling menghormati.” Qodari menambah bahwa tindakan mahasiswa yang memaksa pembubaran acara justru menghambat proses demokratis yang seharusnya mengutamakan deliberasi bersama.
Budiman Sudjatmiko, yang memimpin Badan Pengawasan Tugas (BP) Taskin, menegaskan bahwa diskusi tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi bersama atas permasalahan pertanahan. Ia menilai bahwa intervensi mahasiswa mencerminkan ketidakpuasan yang perlu disalurkan melalui mekanisme yang lebih terstruktur, bukan dengan memutuskan jalannya pertemuan.
Wamentan Sudaryono, seorang aktivis sosial, juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi. Namun, ia mengakui bahwa cara yang ditempuh harus tetap menghormati prosedur dan tidak mengganggu proses dialog yang sedang berlangsung.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa pemerintah bersedia mendengarkan kritik konstruktif, namun menolak segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan dalam forum publik.
Insiden ini memicu perdebatan lebih luas mengenai batas kebebasan berekspresi di lingkungan kampus. Beberapa pengamat berpendapat bahwa mahasiswa perlu menyalurkan aspirasi melalui saluran resmi seperti himpunan mahasiswa atau forum pertemuan yang telah diatur. Sementara itu, pihak kampus UGM berjanji akan meninjau prosedur keamanan untuk memastikan bahwa pertemuan akademik dan politik dapat berlangsung tanpa gangguan.
