Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Ketua Dewan Pengawas Pemilu (DASCO), Riyanto, menyatakan kesiapan seluruh fraksi di DPR untuk memulai pembahasan revisi Undang‑Undang Pemilu (UU Pemilu). Menurutnya, diskusi harus dilaksanakan dengan penuh kehati‑hatian agar hasil legislasi tidak berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Berikut beberapa poin penting yang diungkapkan DASCO:
- Semua fraksi, termasuk partai-partai mayoritas dan minoritas, telah menandatangani kesepakatan informal untuk meninjau aturan pemilu yang dianggap sudah usang.
- Proses revisi akan melibatkan komisi‑komisi terkait, terutama Komisi I dan Komisi IV DPR, serta tim ahli hukum tata negara.
- Fokus utama pembahasan mencakup mekanisme pemilu legislatif, regulasi dana kampanye, serta sistem verifikasi hasil pemilu.
- DASCO menekankan pentingnya menghindari perubahan yang dapat menimbulkan celah konstitusional, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam sebelum penyusunan rancangan undang‑undang.
Riyanto menambahkan bahwa proses legislasi akan mengikuti tahapan standar: penyusunan naskah akademik, pembahasan di rapat paripurna, dan akhirnya penyampaian kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materi. Ia berharap seluruh pihak dapat berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Jika revisi berhasil disepakati, diperkirakan perubahan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, memperkuat integritas proses pemilihan, serta menurunkan potensi sengketa pasca‑pemilu.
