Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Budiman Sudjatmiko menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski belakangan ini muncul sejumlah permasalahan yang mengemuka setelah terkuaknya dugaan korupsi di kalangan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa keberlangsungan MBG merupakan janji kampanye yang tidak dapat ditinggalkan.
Program MBG, yang diluncurkan pada awal masa pemerintahan saat ini, bertujuan memberikan asupan gizi yang memadai kepada anak-anak usia sekolah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 5 juta anak di seluruh Indonesia.
Namun, pada pekan lalu, media mengungkap adanya kasus suap dan penyalahgunaan dana dalam pengadaan bahan makanan dan logistik BGN. Skandal tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Menanggapi isu tersebut, Budiman menyatakan bahwa:
- Investigasi atas kasus korupsi akan dipercepat dan pelaku yang terbukti bersalah akan diproses hukum.
- Pengawasan internal dan eksternal program MBG akan diperketat, termasuk melibatkan lembaga audit independen.
- Penyaluran bantuan tetap dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan layanan kepada penerima manfaat.
Ia menambahkan bahwa menghentikan MBG bukanlah pilihan, karena konsekuensi sosialnya akan sangat merugikan anak-anak yang sangat membutuhkan gizi seimbang. “Kami tidak akan mengorbankan generasi muda demi kepentingan politik atau kepentingan pribadi pejabat tertentu,” ujar Budiman dalam konferensi pers di Semarang.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa langkah Budiman dapat menstabilkan kepercayaan publik, namun menekankan pentingnya reformasi struktural di BGN. Mereka menyarankan agar pemerintah memperkenalkan mekanisme pelaporan berbasis teknologi untuk meminimalisir peluang korupsi di masa depan.
Ke depan, pemerintah berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran MBG dan memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah terpencil. Diharapkan, dengan pengawasan yang lebih ketat, program ini dapat kembali berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.