Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Sejumlah organisasi mahasiswa, dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bersama elemen masyarakat sipil, menggelar aksi yang dinamakan “Solidarity Campaign CFD” di Bundaran HI, Jakarta. Aksi tersebut tidak sekadar demonstrasi konvensional; para penyelenggara menjadikannya platform terbuka untuk menyuarakan berbagai isu sosial‑politik, sekaligus menuntut agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi mahasiswa.
Acara dimulai pada sore hari, tepat setelah jam kerja, dengan kerumunan yang diperkirakan mencapai beberapa ribu orang. Selama aksi, panggung improvisasi dibuka untuk ceramah, musik, serta dialog interaktif antara aktivis, akademisi, dan warga. Para peserta mengangkat tuntutan utama berupa peningkatan kualitas pendidikan, transparansi anggaran kampus, serta penegakan kebebasan berkumpul tanpa intervensi aparat.
Berikut adalah beberapa poin utama yang disampaikan dalam kampanye CFD:
- Pembebasan dana pendidikan tinggi yang masih terikat pada birokrasi berbelit.
- Peningkatan akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
- Penyelesaian kasus penindasan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi.
- Penghapusan regulasi yang membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul.
Reaksi pemerintah masih bersifat pasif. Hingga saat publikasi ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengakui atau menanggapi aksi tersebut, meskipun beberapa pejabat menegaskan komitmen mereka terhadap dialog terbuka. Kritik muncul dari kalangan akademisi dan organisasi hak asasi manusia yang menilai sikap pemerintah sebagai “menutup telinga” terhadap suara generasi muda.
Di sisi lain, aparat kepolisian tidak melakukan intervensi keras, melainkan mengamati dari jarak aman. Hal ini menimbulkan perdebatan di media sosial mengenai kebijakan keamanan publik versus hak kebebasan sipil. Beberapa analis politik menilai bahwa pemerintah memilih strategi menunggu, menghindari konfrontasi publik yang dapat memperburuk citra internasional Indonesia terkait kebebasan berpendapat.
Meski tanpa respons resmi, aksi tersebut berhasil menggalang solidaritas lintas sektoral. Organisasi non‑pemerintah, komunitas seni, serta sejumlah tokoh publik turut memberi dukungan moral, menandakan bahwa isu kebebasan berkumpul masih menjadi agenda penting dalam dinamika politik dalam negeri.
