Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menuntut pemerintah pusat untuk segera membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Papua Tengah yang berlokasi di Nabire. Langkah ini dipandang krusial guna memperkuat pengawasan tenaga kerja asing (TKA) serta meningkatkan kualitas layanan keimigrasian bagi masyarakat setempat.
- Meningkatkan kemampuan aparat imigrasi dalam memantau keberadaan dan aktivitas TKA di wilayah Papua yang selama ini masih terbatas.
- Mempercepat proses perizinan dan administrasi keimigrasian bagi warga lokal, termasuk permohonan visa, izin kerja, dan perpanjangan paspor.
- Memberikan layanan terpadu yang lebih mudah diakses, mengurangi kebutuhan warga untuk bepergian ke kota besar di luar Papua demi mengurus dokumen imigrasi.
- Mengurangi potensi pelanggaran hukum terkait TKA, seperti kerja ilegal atau penyalahgunaan izin tinggal.
Mandenas menekankan bahwa Papua memiliki potensi ekonomi yang masih belum tergali secara optimal, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Pengawasan yang lebih ketat terhadap TKA dianggap penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing yang masuk memang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.
Selain itu, DPR mengingatkan bahwa selama ini wilayah Papua bagian tengah masih belum memiliki unit Kanwil Imigrasi yang permanen. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penanganan kasus imigrasi yang mendesak serta menambah beban kerja pada kantor imigrasi yang ada di Papua Barat dan Papua Timur.
Dengan pembentukan Kanwil Imigrasi Papua Tengah, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatur arus masuk TKA, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang lebih merata di seluruh Papua.
