Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari besarnya struktur fisik, melainkan juga dari seberapa kuat nilai moral yang menyertainya. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada acara resmi, AHY menekankan pentingnya mengaitkan setiap langkah pembangunan dengan prinsip etika dan kejujuran.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang terpisah dari nilai moral dapat menimbulkan ketimpangan, korupsi, dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat—diharapkan bersinergi menanamkan nilai keadilan, transparansi, serta kepedulian sosial dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
- Integrasi nilai moral dalam perencanaan: Setiap proyek harus mengikuti pedoman etika yang jelas, termasuk transparansi anggaran dan partisipasi publik.
- Peran pemerintah daerah: Pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi penjaga moralitas lokal, memastikan proyek tidak melanggar norma sosial setempat.
- Pengawasan masyarakat: Masyarakat dilibatkan melalui forum konsultasi untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan proyek secara berkelanjutan.
- Pembangunan berkelanjutan: Penekanan pada aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial agar infrastruktur tidak mengorbankan generasi mendatang.
