Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Dr. Muhammad Rullyandi, seorang pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa langkah‑langkah pemerintah dalam menangani bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera tidak bersifat diskriminatif. Menurutnya, kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan, pemerataan, dan kepatuhan pada konstitusi.
Rullyandi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat, mobilisasi tim penyelamat, serta menyediakan fasilitas pemulihan bagi semua korban tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Ia menambahkan bahwa setiap daerah yang terdampak mendapat alokasi sumber daya yang proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan yang teridentifikasi.
Poin‑poin utama yang disorot oleh ahli tersebut antara lain:
- Penetapan zona prioritas bantuan didasarkan pada data kerusakan yang objektif, bukan pertimbangan politik.
- Distribusi bantuan melibatkan lembaga independen untuk menghindari praktik favoritisme.
- Pengawasan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Kementerian Sosial.
- Komunikasi publik dilakukan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan agar kebijakan penanggulangan bencana tetap responsif dan inklusif. Rullyandi menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak dapat bekerjasama demi mempercepat proses rehabilitasi dan mengurangi dampak sosial‑ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana.
