Hukum Tata Negara
Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Zainal Arifin Mochtar, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, mengemukakan gagasan baru terkait penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029. Ide tersebut menekankan...
Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Pertanyaan kritis tentang keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond semakin mengemuka di tengah diskusi publik mengenai pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Sebagai respons, seorang pakar hukum tata...
Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Sejumlah warga Indonesia menyerahkan gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan tujuan menuntut agar Otto Hasibuan, seorang pengacara ternama, tidak lagi memegang dua...
Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Dr. Muhammad Rullyandi, seorang pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa langkah‑langkah pemerintah dalam menangani bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera tidak bersifat diskriminatif. Menurutnya, kebijakan...
Setapak Langkah – 08 Mei 2026 | Ahli hukum tata negara Refly Harun menanggapi perdebatan seputar foto yang muncul pada ijazah yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menegaskan bahwa gambar yang terlihat bukanlah...