Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (KemenHAM) kembali menyoroti tingginya jumlah aduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diterima selama beberapa bulan terakhir. Dalam upaya menurunkan angka tersebut, kementerian mengumumkan program evaluasi menyeluruh terhadap 407 instansi pemerintah yang dianggap memiliki peran strategis dalam penegakan HAM.
Evaluasi ini meliputi audit kepatuhan, peninjauan prosedur penanganan aduan, serta penetapan standar perlindungan yang lebih ketat. Berikut adalah langkah-langkah utama yang akan diimplementasikan:
- Pengumpulan data aduan secara terpusat dan real‑time.
- Audit independen terhadap kebijakan dan praktik masing‑masing instansi.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan dan pelatihan bagi pejabat terkait.
- Pemantauan berkelanjutan dan pelaporan publik setiap tiga bulan.
Sejak awal tahun, jumlah aduan pelanggaran HAM dilaporkan meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Keluhan paling umum meliputi penyalahgunaan wewenang, penindasan kebebasan berpendapat, serta pelanggaran terhadap hak minoritas.
Dengan menilai 407 instansi, KemenHAM berharap dapat mengidentifikasi celah‑celah kritis dan memberikan solusi konkret. Diharapkan pula bahwa transparansi yang lebih tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Implementasi program dijadwalkan dimulai pada kuartal pertama 2024, dengan laporan evaluasi pertama yang akan dipublikasikan pada akhir Juni 2024. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menegakkan standar HAM yang sesuai dengan konvensi internasional dan hukum nasional.
