Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Sejumlah 301 guru besar Universitas Indonesia (UI) mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung (MA) terkait proses kasasi atas kasus promotor disertasi Bahlil Lahadalia. Pengajuan ini bertujuan menyoroti dugaan pelanggaran akademik serta meminta perlindungan terhadap integritas universitas.
Kasus tersebut bermula ketika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengangkat Bahlil sebagai Menteri Investasi. Namun, sejumlah pihak mengkritik bahwa disertasi doktoralnya mengandung unsur plagiarisme dan manipulasi data, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas kontrol akademik.
Guru besar UI yang tergabung dalam amicus curiae menekankan bahwa:
- Mahkamah Agung harus menolak kasasi yang diajukan oleh Bahlil jika terbukti adanya pelanggaran.
- Universitas harus diberi wewenang penuh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran tanpa campur tangan politik.
- Setiap institusi pendidikan tinggi harus menerapkan standar verifikasi disertasi yang lebih ketat.
Berikut ini rangkaian kronologis utama kasus hingga pengajuan amicus curiae:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Juli 2023 | Pembentukan tim verifikasi internal UI yang menemukan indikasi plagiarisme. |
| Oktober 2023 | Pengajuan banding oleh Bahlil ke Pengadilan Tinggi. |
| Februari 2024 | Mahkamah Agung menolak sebagian permohonan, namun membuka ruang kasasi. |
| Maret 2024 | 301 guru besar UI menyerahkan amicus curiae kepada MA. |
Para profesor menegaskan bahwa integritas akademik merupakan pilar utama kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Mereka juga mengingatkan bahwa kegagalan menegakkan standar akademik dapat menurunkan reputasi UI di mata dunia.
Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan kasasi, konsekuensinya dapat membuka preseden yang memperlemah mekanisme pengawasan akademik. Sebaliknya, penolakan terhadap kasasi akan menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam menjaga etika penelitian.
Pengamat hukum dan pendidikan menilai bahwa keputusan MA nanti akan menjadi tolok ukur bagi penegakan integritas akademik di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.
