Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan bahwa pembiayaan Madrasah Baitul Qur’an (MBG) tidak dapat diambil dari Anggaran Pendidikan (AP). Keputusan ini direspon secara positif oleh kalangan ulama dan masyarakat, khususnya Ustadz Dasad Latif yang menyatakan, “Alhamdulillah pertolongan datang.”
Reaksi Ustadz Dasad Latif
Ustadz Dasad Latif menegaskan bahwa keputusan MK merupakan langkah penting dalam menegakkan kemandirian lembaga pendidikan Islam. Ia menambahkan bahwa alokasi dana pendidikan harus tetap transparan dan sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan.
Respon Publik di Media Sosial
- #MBGTidakDariAP menjadi tren di Twitter, dengan lebih dari 10.000 tweet dalam 24 jam pertama.
- Beberapa organisasi pendidikan menilai keputusan ini akan memperkuat akuntabilitas keuangan madrasah.
- Pengamat politik menyebut bahwa keputusan MK dapat memicu revisi kebijakan alokasi anggaran di masa mendatang.
Dampak Kebijakan
Dengan tidak lagi menggabungkan dana MBG ke dalam AP, kementerian pendidikan diperkirakan akan menyusun mekanisme pendanaan baru yang lebih terpisah dan terarah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah audit keuangan.
Secara keseluruhan, putusan MK dipandang sebagai upaya memperjelas batasan antara anggaran pendidikan umum dan dana khusus lembaga keagamaan, sekaligus memberikan ruang bagi madrasah untuk mengoptimalkan sumber daya mereka secara mandiri.
