Setapak Langkah – 18 Juli 2026 | Jakarta, 17 Juli 2026 – Mantan pejabat PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Febrie Adriansyah, secara tegas menolak tuduhan bahwa ia menerima suap senilai Rp50 miliar dari pengusaha Tan Kian. Pernyataan penolakan itu muncul tak lama setelah laporan media menyebutkan adanya transaksi uang yang diduga merupakan suap dalam kasus korupsi ASABRI.
Febrie menyatakan bahwa tidak ada bukti transaksi ke rekening pribadinya yang menunjukkan penerimaan dana sebesar itu. Ia menegaskan bahwa semua dana yang masuk ke rekeningnya bersumber dari gaji resmi, tunjangan, dan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Di sisi lain, advokat senior Hotman Paris menyoroti kejanggalan prosedural yang terjadi selama penyelidikan. Menurut Hotman, meskipun Tan Kian diduga sebagai pemberi suap, ia tidak pernah dijadikan tersangka (TSK) oleh penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dalam kasus korupsi.
- Penolakan Febrie: Tidak ada bukti transfer Rp50 miliar ke rekening pribadi; semua dana bersifat resmi.
- Argumen Hotman: Pemberi suap (Tan Kian) tidak dijadikan tersangka, sementara penerima (Febrie) sudah menjadi tersangka.
- Implikasi hukum: Potensi celah dalam proses penyidikan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Para pengamat hukum menilai bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya bukti langsung yang mengaitkan Tan Kian dengan pembayaran suap, pertimbangan politik dalam penetapan tersangka, atau strategi penyidik yang masih dalam tahap penyusunan berkas perkara.
Ke depan, penyidik diharapkan dapat mengungkap alur dana secara detail, termasuk sumber dan tujuan akhir uang yang diduga suap. Jika terbukti bahwa Tan Kian memang memberikan suap, maka ia berpotensi akan diajukan sebagai tersangka dalam tahap selanjutnya.
Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha, serta menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyidikan.
