Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Juli 2024 terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, dan berhasil menyita uang sejumlah ratusan juta rupiah. Penyitaan tersebut diduga terkait pembayaran fee pada sebuah proyek pemerintah.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK untuk memberantas praktik korupsi di tingkat daerah. Menurut keterangan resmi KPK, uang yang diamankan berada dalam sejumlah rekening yang diduga digunakan untuk menyembunyikan dana fee proyek yang tidak tercatat dalam anggaran resmi.
Berikut kronologi singkat OTT:
- 2 Juli 2024: Tim KPK tiba di kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat dan melakukan penggeledahan.
- Dalam proses penggeledahan, ditemukan uang tunai dan dokumen transaksi yang mengindikasikan adanya fee proyek.
- Uang sejumlah ratusan juta rupiah berhasil diamankan dan disita oleh KPK.
- Syah Afandin dan sejumlah pejabat terkait dipanggil untuk dimintai keterangan.
Penyitaan uang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi penggunaan dana proyek di Kabupaten Langkat. Fee proyek yang dimaksud biasanya merupakan imbalan tidak resmi yang diberikan kepada pejabat untuk memperlancar pelaksanaan proyek, yang melanggar prinsip akuntabilitas publik.
Reaksi masyarakat dan organisasi anti‑korupsi menyambut positif langkah KPK ini, mengharapkan proses hukum yang tegas dan transparan. Sementara itu, pihak Bupati belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Jika terbukti bersalah, Syah Afandin dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk hukuman penjara dan denda. Kasus ini juga dapat memicu audit lebih lanjut terhadap proyek‑proyek pemerintah daerah lainnya.
Kasus OTT Bupati Langkat ini menegaskan kembali pentingnya pengawasan ketat atas alokasi dana proyek serta perlunya reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.
