Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Jakarta – Penyidikan terbaru atas kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap kemungkinan keterlibatan seorang perwira tinggi militer yang bertugas di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, penyidik menemukan bukti yang menunjukkan adanya alur uang yang mengalir melalui rekening pribadi militer terkait.
Investigasi yang dipimpin oleh Tim Penyidikan Khusus KPK menyoroti beberapa transaksi mencurigakan antara tahun 2021 hingga 2023, termasuk pembayaran bahan makanan ke pemasok yang ternyata tidak terdaftar resmi. Dari data tersebut, teridentifikasi satu akun yang dimiliki oleh Kolonel BU, yang selama ini menjabat sebagai pejabat administratif di BGN.
Rangkaian Temuan Penyidikan
- Pengalihan dana sebesar Rp 12,5 miliar ke rekening pribadi Kolonel BU melalui mekanisme “reimburse” palsu.
- Dokumen kontrak palsu yang menandakan pemasok tidak memenuhi standar kualitas gizi.
- Saksi internal BGN melaporkan tekanan untuk menutup mata terhadap audit keuangan.
Direktur Penyidikan menegaskan bahwa bukti-bukti tersebut masih dalam tahap verifikasi forensik, namun sudah cukup kuat untuk menuntut keterlibatan langsung Kolonel BU dalam skema penggelapan dana publik.
Reaksi Pemerintah dan Militer
Pemerintah menolak komentar lebih lanjut hingga proses hukum selesai. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan bahwa anggota militer yang terlibat tidak akan mendapatkan perlindungan khusus selama proses penyidikan.
Pengamat politik menilai kasus ini dapat menambah tekanan pada pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan anggaran sosial, khususnya program bantuan gizi yang menjadi prioritas nasional.
Jika tuduhan terbukti, Kolonel BU dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda yang signifikan.
