Setapak Langkah – 30 Juni 2026 | Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah negeri kembali menjadi sorotan publik setelah Hakim Andi Saputra mengajukan permohonan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dibebaskan dari proses hukum. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum dan fakta yang melandasi permintaan sang hakim.
Berikut rangkaian fakta penting yang terungkap selama persidangan serta alasan utama yang dikemukakan Hakim Andi Saputra.
Fakta Pokok Kasus
- Pengadaan sekitar 100.000 unit Chromebook dilakukan pada tahun 2021 dengan nilai total mencapai Rp1,2 triliun.
- Penunjukan vendor utama dipertanyakan karena proses lelang yang dianggap tidak transparan.
- Penelusuran awal menunjukkan adanya indikasi suap dan gratifikasi antara pejabat Kementerian Pendidikan dengan pihak vendor.
- Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka utama karena posisinya sebagai menteri saat keputusan pembelian diambil.
Alasan Hakim Andi Saputra Meminta Pembebasan
- Kurangnya Bukti Langsung – Hakim menilai bahwa penyidik belum dapat menyajikan bukti yang secara jelas mengaitkan Nadiem Makarim dengan tindakan korupsi, melainkan hanya menumpangkan tanggung jawab kolektif pada kementerian.
- Prosedur Pengadaan yang Sesuai – Dokumen resmi menunjukkan bahwa proses pengadaan telah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga menimbulkan keraguan atas tuduhan penyimpangan prosedural.
- Keterbatasan Yurisdiksi – Hakim menegaskan bahwa kasus ini lebih tepat diproses sebagai penyelidikan administratif internal kementerian, bukan perkara pidana yang menuntut keterlibatan pribadi menteri.
- Prinsip Non-Politisasi Penegakan Hukum – Mengingat posisi Nadiem yang juga merupakan tokoh publik penting, Hakim mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan arena politik yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
- Potensi Dampak Negatif pada Kebijakan Pendidikan – Pembebasan Nadiem dianggap penting untuk menjaga kesinambungan program digitalisasi pendidikan, yang masih berada dalam fase implementasi awal.
Hakim Andi Saputra menutup pernyataannya dengan menunggu hasil penyelidikan lanjutan yang dapat memberikan bukti lebih konkret. Sementara itu, Kementerian Pendidikan menyatakan akan kooperatif dengan otoritas terkait dan tetap fokus pada penyediaan perangkat digital bagi pelajar.
