Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menegaskan pentingnya penertiban aset negara yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada Hotel Sultan, melainkan mencakup seluruh properti dan fasilitas yang dikelola oleh pihak swasta dengan kontrak yang telah berakhir atau akan segera habis.
Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada akhir pekan lalu, para anggota komisi menyoroti bahwa banyak aset strategis di Senayan masih berada dalam status sewa jangka panjang, padahal kontraknya sudah melewati masa berlaku. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi negara serta menghambat optimalisasi penggunaan lahan publik.
Beberapa poin utama yang dibahas antara lain:
- Identifikasi aset: Membuat inventarisasi lengkap atas semua properti yang berada di wilayah Senayan, termasuk hotel, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, dan ruang serbaguna.
- Evaluasi kontrak: Memeriksa kembali syarat-syarat sewa, masa berakhirnya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Penetapan kebijakan baru: Menyusun regulasi yang mempercepat proses pengalihan hak kepemilikan atau perpanjangan kontrak dengan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi negara.
- Pengawasan implementasi: Membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan keputusan serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau penundaan.
Komisi III menekankan bahwa penertiban aset bukan sekadar tindakan administratif, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki tata kelola aset, serta membuka peluang investasi yang lebih transparan.
Anggota komisi menambahkan, “Jika aset-aset ini dikelola secara optimal, bukan hanya pemerintah yang memperoleh manfaat fiskal, tetapi juga masyarakat luas dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik.”
Selain Hotel Sultan, contoh aset lain yang menjadi sorotan antara lain beberapa gedung perkantoran milik pemerintah yang saat ini disewakan kepada perusahaan swasta, serta lahan terbuka yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Langkah selanjutnya, komisi akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dan Badan Keuangan Negara (BKPN) untuk melakukan audit menyeluruh serta menyiapkan regulasi yang mendukung proses penertiban ini.
