Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Ribuan mahasiswa Universitas Bina Karya (UBK) mengunjungi Istana Wakil Presiden pada pagi hari Senin, menyampaikan protes sekaligus ultimatum kepada pemerintah daerah Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh delegasi mahasiswa yang dipersilakan bertatap muka langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam, para mahasiswa menekankan urgensi penyelesaian beberapa tuntutan yang mereka anggap krusial bagi keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa di ibu kota. Mereka meminta agar pemerintah memberikan respons konkret dalam waktu lima hari kerja (5×24 jam) setelah pertemuan.
Berikut adalah poin‑poin utama yang disampaikan oleh mahasiswa UBK:
- Menghentikan penutupan sementara beberapa program beasiswa yang berdampak pada ribuan mahasiswa.
- Menjamin alokasi anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas laboratorium dan ruang belajar di kampus.
- Mengoptimalkan transportasi umum dengan menambah rute dan frekuensi yang melayani daerah sekitar kampus.
- Menyederhanakan prosedur pengajuan beasiswa dan bantuan sosial agar lebih cepat diproses.
- Menetapkan kebijakan transparansi anggaran pendidikan yang dapat diakses publik.
Mahasiswa menegaskan bahwa bila tidak ada tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mereka siap menggalang aksi massa di depan Istana dan melakukan demonstrasi di area publik strategis lainnya. “Kami tidak ingin menambah ketegangan, namun kami juga tidak dapat menunggu lama ketika masa depan pendidikan terancam,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dengan nada tegas.
Wakil Presiden Gibran menyambut baik aspirasi mahasiswa, menyatakan komitmen pemerintah untuk meninjau setiap poin yang diajukan. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menghasilkan respons yang tepat waktu.
Selain menyoroti tuntutan spesifik, mahasiswa UBK juga mengkritik kurangnya dialog terbuka antara pemerintah dan civitas akademika selama beberapa bulan terakhir. Mereka menilai bahwa pendekatan dialog langsung di istana merupakan langkah positif, namun menekankan pentingnya tindak lanjut yang nyata.
Para pengamat politik menilai bahwa pertemuan ini dapat menjadi indikator kuatnya peran mahasiswa dalam proses pembuatan kebijakan publik, terutama di era digital dimana suara massa dapat tersebar luas melalui media sosial. Mereka memperkirakan, jika pemerintah mampu memberikan respons dalam batas waktu yang ditetapkan, hal ini dapat memperkuat citra pemerintah daerah Jakarta sebagai entitas yang responsif.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari kantor Gubernur DKI Jakarta terkait ultimatum tersebut. Namun, sejumlah pejabat daerah menyampaikan kesiapan mereka untuk berkoordinasi dengan tim wakil presiden guna menemukan solusi bersama.
Situasi ini akan terus dipantau oleh media dan publik, mengingat implikasinya tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada dinamika hubungan antara institusi pemerintah dan generasi muda yang semakin aktif menuntut akuntabilitas.
