Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) tidak dimaksudkan sebagai ajang perebutan wewenang antara lembaga negara, melainkan sebagai upaya penyempurnaan rangka hukum nasional demi menyesuaikan dengan standar internasional dan menutup celah‑celah yang masih ada.
- Penambahan pasal yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang sehat.
- Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- Penyempurnaan prosedur penegakan hukum bagi pelanggaran HAM berat.
- Penguatan mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga hak asasi manusia.
Komisi XIII menegaskan bahwa proses legislasi berjalan sesuai prosedur DPR, melalui pembahasan di rapat pleno dan konsultasi publik. Seluruh tahapan akan tetap transparan, termasuk penyampaian rancangan undang‑undang kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan konstruktif.
Beberapa anggota DPR yang mendukung revisi menambahkan bahwa perubahan ini tidak mengurangi mandat lembaga lain, melainkan memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Willy Aditya menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak, baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun masyarakat sipil, untuk berfokus pada substansi revisi dan menghindari retorika politik yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama: menciptakan kerangka hukum HAM yang lebih komprehensif dan responsif.
