Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyoroti krisis yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di Ukraina setelah Sekjen Antonio Guterres menyampaikan seruan tegas pada Kamis, 28 Mei 2024, untuk melakukan de‑eskalasi segera.
Dalam pidatonya di Kantor Pusat PBB, Guterres menegaskan bahwa perpanjangan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya mengancam keamanan regional, melainkan juga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Ia mengajak semua pihak untuk menahan aksi militer, membuka jalur bantuan kemanusiaan, serta kembali ke meja perundingan dengan itikad baik.
Poin utama yang ditekankan oleh Sekjen meliputi:
- Penghentian tembakan aktif di seluruh front.
- Pembukaan zona aman bagi evakuasi warga sipil.
- Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
- Penarikan pasukan militer ke posisi yang tidak mengancam.
- Pengaktifan kembali proses diplomatik yang telah terhenti.
Reaksi beragam muncul setelah pernyataan tersebut. Pemerintah Ukraina menyambut seruan ini sebagai dukungan moral, namun menegaskan bahwa langkah konkrit diperlukan, termasuk penarikan pasukan Rusia. Di pihak Rusia, pernyataan tersebut dianggap sebagai “intervensi politik” dan menolak semua bentuk tekanan eksternal yang mengancam kepentingan keamanan nasionalnya.
Negara‑negara anggota PBB lainnya, termasuk anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengajak agar sanksi ekonomi tetap diberlakukan sebagai alat tekanan, sambil membuka peluang dialog melalui kanal diplomatik multilateral.
Berikut rangkaian kronologis utama yang menjadi latar belakang seruan de‑eskalasi ini:
| Tahun | Peristiwa |
|---|---|
| 2014 | Pencaplokan Krimea oleh Rusia dan permulaan konflik di Donbas. |
| 2022 | Invasi besar‑badan Rusia ke Ukraina, memicu krisis kemanusiaan. |
| 2023 | Penetapan sanksi ekonomi tambahan oleh Barat. |
| 2024 | Negosiasi damai yang terhenti; seruan de‑eskalasi oleh Sekjen PBB pada Mei. |
Meski seruan de‑eskalasi memiliki potensi untuk meredakan ketegangan, realitas di lapangan masih dipenuhi tantangan berat. Kekuatan militer, kepentingan geopolitik, serta persepsi keamanan masing‑masing pihak menjadi faktor penghambat utama. PBB menekankan pentingnya peran mediasi internasional, termasuk keterlibatan negara‑negara non‑blok, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Ke depan, keberhasilan de‑eskalasi akan sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menurunkan senjata dan menegosiasikan perjanjian damai yang mengikat secara internasional. PBB siap memfasilitasi proses tersebut, sekaligus memantau pelaksanaan komitmen demi menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat menambah penderitaan jutaan warga sipil.
