histats

Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Setapak Langkah – 30 April 2026 | Mulyatsyah, yang pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2020-2021, baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara selama empat setengah tahun atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan perangkat Chromebook untuk sekolah.

Latar Belakang Kasus

Pada tahun 2020, Kemendikbudristek meluncurkan program penyediaan Chromebook sebagai upaya memperkuat pembelajaran digital di sekolah menengah pertama. Pengadaan tersebut melibatkan proses lelang yang kemudian diduga mengalami manipulasi harga dan pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu.

Proses Penyidikan

Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Mulyatsyah dalam penetapan pemenang lelang serta inflasi nilai kontrak. Bukti-bukti meliputi dokumen kontrak, rekaman percakapan, dan saksi mata yang menyatakan adanya tekanan terhadap pihak penyedia untuk menyesuaikan harga.

Vonis Pengadilan

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun setengah (4,5 tahun) serta denda administratif. Selain itu, Mulyatsyah juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Reaksi dan Dampak

Keputusan tersebut menuai sorotan publik luas, terutama dari kalangan pendidikan yang menilai kasus ini sebagai peringatan keras bagi pejabat publik dalam mengelola anggaran pendidikan. Organisasi anti‑korupsi menilai vonis tersebut sudah tepat, namun menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat pada proses pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan.

Kasus ini juga memicu peninjauan kembali kebijakan pengadaan perangkat digital di sekolah, dengan harapan ke depan prosesnya akan lebih transparan dan akuntabel.

Avatar for Setapak Langkah
Setapak Langkah Portal setapak langkah lahir untuk mengajak semua orang menikmati keindahan bumi pertiwi. Mulai dari Wisata alamnya yang manakjubkan, situs wisata sejarah yang penuh makna dan kuliner-kuliner nusantara yang nikmat rasanya.
Avatar for Setapak Langkah
Setapak Langkah Portal setapak langkah lahir untuk mengajak semua orang menikmati keindahan bumi pertiwi. Mulai dari Wisata alamnya yang manakjubkan, situs wisata sejarah yang penuh makna dan kuliner-kuliner nusantara yang nikmat rasanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *