Setapak Langkah – 29 April 2026 | Pengembangan bahan bakar gas alam terkompresi (CNG) kembali menjadi sorotan utama di lingkup legislatif Indonesia setelah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya kebijakan ini untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menurunkan biaya operasional industri, serta mempercepat transisi energi bersih.
Berbagai faktor melatarbelakangi langkah strategis tersebut:
- Ketahanan energi – CNG diproduksi dari sumber gas bumi dalam negeri, sehingga mengurangi risiko fluktuasi pasokan energi impor.
- Efisiensi industri – CNG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi per satuan volume dibanding LPG, memungkinkan sektor industri dan transportasi menghemat biaya bahan bakar.
- Lingkungan – Emisi CO₂ dan partikulat dari pembakaran CNG lebih rendah, sejalan dengan komitmen Indonesia pada agenda mitigasi perubahan iklim.
Rencana aksi DPR meliputi tiga tahapan utama:
- Penyusunan regulasi yang mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur CNG, termasuk jaringan pipa dan stasiun pengisian.
- Pengalokasian anggaran khusus dalam APBN untuk subsidi infrastruktur dan insentif fiskal bagi pelaku industri yang beralih ke CNG.
- Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan melalui rapat komisi terkait, memastikan target penurunan impor LPG tercapai dalam jangka waktu lima tahun.
Implementasi kebijakan diharapkan dapat menurunkan impor LPG hingga 30% pada 2029, sekaligus menambah kapasitas produksi CNG nasional menjadi 12 miliar meter kubik per tahun. Dampak positif lainnya mencakup penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi pipa, pengoperasian stasiun CNG, dan riset teknologi penyimpanan gas.
Meski prospek menjanjikan, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, antara lain kebutuhan investasi awal yang tinggi, keterbatasan jaringan distribusi di daerah terpencil, serta kesiapan konsumen untuk beralih dari LPG ke CNG. Pemerintah bersama DPR diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut melalui skema pembiayaan inovatif dan kampanye edukasi publik.
