Setapak Langkah – 27 April 2026 | Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengeluarkan pernyataan permintaan maaf publik pada Rabu (26/04/2024) terkait polemik renovasi rumah dinas yang menelan biaya sekitar Rp25 miliar. Dalam klarifikasi tersebut, ia menegaskan bahwa pembelian kursi pijat dan akuarium yang menjadi sorotan publik akan dibayar secara pribadi, bukan menggunakan anggaran pemerintah.
Renovasi rumah dinas gubernur yang dilaporkan melibatkan perubahan interior, pemasangan fasilitas hiburan, serta penambahan elemen dekoratif menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan dana publik di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Beberapa warga dan organisasi masyarakat sipil menilai proyek tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan layanan publik.
Berikut rangkaian kejadian utama yang memicu kontroversi:
- April 2024: Media lokal mempublikasikan foto-foto interior rumah dinas yang telah direnovasi, menampilkan kursi pijat berteknologi tinggi dan akuarium berukuran besar.
- Beberapa hari kemudian: Warga melalui media sosial mengkritik alokasi dana sebesar Rp25 miliar untuk renovasi pribadi pejabat, menuntut transparansi lebih lanjut.
- Rabu, 26 April 2024: Rudy Mas’ud mengadakan konferensi pers singkat, menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan pembayaran pribadi atas kursi pijat serta akuarium.
Dalam sambutannya, gubernur menekankan bahwa tujuan renovasi adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja, namun ia mengakui bahwa pilihan desain tertentu kurang sensitif terhadap persepsi publik. “Saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Untuk kursi pijat dan akuarium, saya pribadi yang akan menanggung pembayarannya,” ujar Rudy Mas’ud.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan beragam. Beberapa tokoh politik dan aktivis menyambut permohonan maaf sebagai langkah positif, sementara yang lain menilai tindakan ini masih belum cukup mengatasi masalah penggunaan anggaran yang tidak transparan. Pemerintah provinsi belum mengeluarkan rincian lengkap terkait total biaya renovasi, termasuk sumber dana dan kontraktor yang terlibat.
Kasus ini menambah daftar kontroversi terkait pengelolaan aset resmi pejabat di Indonesia, mengingat beberapa kasus serupa di provinsi lain yang menimbulkan tekanan publik untuk reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ke depan, masyarakat berharap ada audit independen serta regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Sementara itu, gubernur Rudy Mas’ud berkomitmen untuk meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan tahunan yang lebih terbuka.
