Setapak Langkah – 26 April 2026 | Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, baru-baru ini dianugerahi penghargaan serta insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengakuan atas pencapaian signifikan dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di ibu kota Riau.
Penghargaan tersebut merupakan bagian dari program pemantauan kinerja pemerintah daerah yang menilai keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan gizi buruk pada anak. Pada tahun-tahun terakhir, Pekanbaru berhasil menurunkan angka stunting dari 14,5% menjadi 8,2%, sekaligus menurunkan persentase penduduk miskin dari 10,3% menjadi 5,7%.
Berikut rangkuman pencapaian utama yang menjadi dasar penghargaan:
| Indikator | Tahun Awal | Tahun Akhir | Penurunan |
|---|---|---|---|
| Stunting (balita) | 14,5% | 8,2% | 6,3 poin persentase |
| Angka Kemiskinan | 10,3% | 5,7% | 4,6 poin persentase |
Keberhasilan ini tidak lepas dari serangkaian program terintegrasi yang diluncurkan oleh pemerintah kota, antara lain:
- Peningkatan akses layanan kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu, dengan fokus pada pemantauan pertumbuhan anak.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, akses modal mikro, dan pendirian usaha kecil.
- Peningkatan kualitas gizi melalui program distribusi makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi bagi ibu hamil serta menyusui.
- Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang menurunkan risiko infeksi pada balita.
Selain penghargaan, pemerintah pusat juga memberikan insentif fiskal berupa alokasi anggaran tambahan yang dapat digunakan untuk memperluas program-program keberlanjutan tersebut. Agung Nugroho menegaskan komitmen untuk tidak berpuas diri, serta berencana menargetkan penurunan stunting di bawah 5% dan mengurangi angka kemiskinan menjadi kurang dari 3% pada akhir 2027.
Para pakar menilai pencapaian Pekanbaru sebagai contoh yang dapat direplikasi oleh kota lain di Indonesia. Faktor kunci keberhasilan meliputi koordinasi lintas sektoral, partisipasi aktif masyarakat, serta penggunaan data berbasis bukti dalam perencanaan kebijakan.
