Gubernur Koster Dorong Implementasi Kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk Pengembangan Infrastruktur Bali

Setapak Langkah – 22 April 2026 | Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR terkait alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Dewata. Pada pertemuan yang digelar di Jakarta, para wakil DPR menyoroti kebutuhan mendesak peningkatan jaringan transportasi, fasilitas publik, dan infrastruktur penunjang pariwisata.

Koster menyampaikan bahwa pemerintah Bali telah menyusun rencana aksi yang mencakup prioritas proyek strategis, mekanisme pencairan dana, serta pengawasan ketat untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan. “Kami tidak hanya menunggu dana mengalir, tetapi juga menyiapkan regulasi daerah, studi kelayakan, dan tim teknis yang siap mengeksekusi,” ujar gubernur dalam konferensi pers di Denpasar.

Prioritas Proyek Infrastruktur

• Peningkatan jaringan jalan utama dan akses ke daerah pedesaan
• Pembangunan dan perbaikan bandara internasional Ngurah Rai serta terminal baru
• Pengembangan pelabuhan wisata di Sanur dan Gilimanuk
• Revitalisasi sistem transportasi massal, termasuk LRT dan bus rapid transit
• Penyediaan fasilitas air bersih dan pengelolaan limbah di kawasan permukiman padat

Rincian Anggaran dan Jadwal

Secara keseluruhan, total anggaran yang disepakati mencapai lebih dari 9 triliun rupiah, dengan sebagian besar dana berasal dari APBN serta kontribusi dana hibah dari pemerintah pusat. Koster menambahkan bahwa proses verifikasi proyek akan melibatkan lembaga audit independen untuk menghindari potensi pemborosan.

Selain aspek fisik, gubernur menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan teknis dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga riset. “Infrastruktur yang baik harus didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Bali,” pungkasnya.